 |
| Unjuk rasa: puluhan buruh unjuk rasa di depan kantor Dinsosnakertran yang juga kantor Dewan Pengupahan Kota. |
PEKALONGAN – Puluhan
buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kota dan Kabupaten
Pekalongan Selasa(16/9) menggeruduk Dewan Pengupahan kota Pekalongan. Mereka
menuntut hasil survey Kehidupan Hidup Layak (KHL) bulan september yang direncanakan
menjadi acuan dalam kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) yang akan datang.
Aksi ini dilakukan
karena menindak lanjuti surat balasan dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan
transmigrasi (dinsosnakertran) kota pekalongan yang menyanggupi audiensi pada
hari kamis (18/9) sedangkan pada hari jum’at (19/9) agendanya memutuskan draft
yang akan dibawa ke provinsi. Mepetnya waktu yang tinggal dua hari menyebabkan
buruh kesulitan mengoreksi hasil dari survey yang berjumlah 60 item.
“hasil dari koreksi
yang akan disepakati nantinya akan kami bawa dalam sidang tripartit esok,
jum’at (19/9). Yang agendanya akan memutuskan draft yang sudah dihasilkan dari
audiensi. Kami merasa dirugikan dengan tidak dikeluarkannya hasil survey KHL
bulan September yang dikatakan dewan pengupahan belum selesai dibuat”.
buruh menduga
tersendatnya laporan survey KHL bulan September penuh dengan rekayasa. Dari
hasil survey yang dilakukan oleh DPK terdapat banyak kejanggalan. Daintaranya
terdapat penurunan harga dari salah satu pasar pasar yang menjadi bahan survey.
Dari bahan koreksi yang dilakukan SPN. Ditemukan hasil survey tahun 2014 lebih
rendah dari tahun 2013.
“dari hasil survey
bulan September 2013, paska lebaran dulu. Ada beberapa harga barang yang
mengalami penurunan, termasuk barang hasil pabrikan. Padahal kita ketahui
barang dari hasil pabrikan dipengaruhi harga bahan dasar dan BBM” tutur
Arifianto, Wakil Sekretaris jendral Dewan Pengurus Cabang SPN Kota Pekalongan.
Arifianto juga
menambahkan adanya temuan-temuan lain. Adanya hasil survey beberapa komponen
yang satatis, diduga hanya sekedar copy paste dari hasil sebelumya. Sehingga
para buruh menganggap kinerja tim survey tidak nyata. Bahkan yang lebih
uniknya, ada beberapa pedagang yang biasa menjadi bahan survey telah terkondisikan
oleh DPK.
“ada beberapa
pedagang disalah satu pasar yang telah terkondisikan. Sehingga saat disurvey
mereka memasang harga yang sangat kecil sekali. Dan mereka juga mengaku
menerima bingkisan saat lebaran.” Ungkap arifianto dihadapan salah satu anggota
DPK dan tim negosiator lain.
Dari hasil audiensi
yang yang dilakukan untuk menuntut hasil survey bulan September tersebut. SPN
belum bisa memperoleh hasil survey tersebut dikarenakan data masih dipegang
salah satu anggota DPK yang posisinya masih di luar kota sampai kamis.
“kami belum bias
memberikan data yang diminta. Disebabkan data masih di pak fahrul yang saat ini
masih di semarang”. Terang Subangun, anggota DPK.
Tidak ada komentar