Penuh Rekayasa, DPK Lakukan Survey KHL Ulang

buruh saat geruduk dewan pengupahan, mereka menuntut DPK untuk melakukan survey ulang

                               

Kota Pekalongan- Ratusan buruh kembali menggeruduk Dewan Pengupahan Kota (DPK) yang bertempat di gedung Dinas Sosial Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi (dinsosnakertran) kota pekalongan, Jum’at (19/9) bertepatan dengan agenda sidang keputusan nilai Komponen Hidup Layak (KHL). Buruh menuntut agar DPK melakukian survey KHL ulang.

Setelah puluhan buruh yang tergabung dalam Serikat pekerja Nasional (SPN) Kota Pekalongan melakukan pengawalan pada hari Selasa (16/9) yang menuding adanya rekayasa pada hasil survey KHL yang dilakukan DPK.  kali ini karena buruh merasa audiensi kemarin tidak ada tindak lanjut. mereka kembali melakukan pengawalan pada atas adanya hasil survey rekayasa tersebut.

“kami merasa kecewa dan marah, karena dua hari yang lalu kita melakukan audiensi dan di temui perwakilan dari DPK yaitu pak slamet dan bu bangun. Dan mereka berjanji akan menyampaikan usulan yang akan ditindak lanjuti oleh DPK. Namun semua itu tidak ada buktinya sama sekali. berarti kebohongan publik sengaja dilontarkan oleh DPK dengan bukti hasil survey septrember masih banyak kesalahan”. Ungkap Sekretaris Jendral SPN Kota Pekalongan, Arif fiyanto.

Arif juga menjelaskan adanya kejanggalan hasil survey yang dilakukan DPK. Hasil survey yang dilakukan DPK memunculkan angka 1,3 juta rupiah. Sedang hasil survey yang dilakukan oleh SPN secara mandiri dengan mekanisme yang sama memunculkan angka 1,9 juta. Adanya perbedaan hasil ini disinyalisir bahwa DPK tidak melakukan survey ke semua 60 komponen.

“Mekanismenya sama. Hanya saja informasi yang diterima dari keterwakilan SPN, bahwa DPK tidak melakukan survey ke 60 jenis komponen. Melainkan hanya mengcopy-paste dari tahun  ke tahun, dari bula ke bulan. Angkanya sama.” Tambahnya.

Dari pengawalan ini para buruh menyerukan agar keterwakilan dari SPN di DPK tidak menanda tangani hasil survey bulan september. Selain itu juga mereka menyerukan agar DPK melakukan survey ulang. “minimal merevisi hasil kemarin. Maksimal melakukan survey ulang. Dan kami siap menemani survey tersebut”. Seru arif.

Terpisah, dari hasil sidang yang dilakukan DPK di ruang rapat dinsosnakertran yang dihadiri 11 anggota dari 17 anggota DPK. Menghasilkan diantaranya besaran nilai KHL bulan agustus 2014 sebesar 1.248.059 rupiah. Nilai KHL bula september menunggu hasil survey DPK yang akan melakukan survey komoditas sandang dan Perumahan. Survey ulang terbeut akan dilakukan pada hari kamis (25/9) di 3 pasar yaitu grogolan, banyurip dan banjarsari. Dan dari hasil tersebut akan disepakati sebagai nilai KHL bulan september 2014.